Kemenko Perekonomian RI Helat FGD Percepatan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren di Nurul Jadid

nuruljadid.net – Kementerian Koordinator Bidang Perekponomian Republik Indonesia terus berupaya menggencarkan edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali Pondok Pesantren. Upaya ini dilakukan untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024 dan diharapkan juga diiringi dengan masyarakat termasuk Pondok Pesantren yang memiliki literasi keuangan yang baik.

Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 83,6% pada tahun 2021, yang berarti lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 81,4%. Namun, di sisi lain, indeks literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Untuk itu, Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memfasilitasi Focus Group Discussion dalam rangka edukasi dan sosialisasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Pesantren Nurul Jadid dan mitra usaha pesantren Nurul Jadid di Probolinggo, Jawa Timur, kamis (19/05/2022).

(Kegiatan FGD Percepatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren Jawa Timur oleh Kemenko Perekonomian RI di Aula 1 PPNJ)

Edukasi dan sosialisasi bagi kalangan santri dan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pesantren ini dilakukan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Edukasi dan sosialisasi di lingkungan pesantren ini menjadi penting karena Indonesia memiliki Lembaga Pesantren yang sangat besar yaitu lebih dari 30 ribu pesantren dan lebih dari 4 juta santri. Sebagian pesantren pun memiliki potensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta Usaha Mikro Kecil.

“Dari sisi pesantren, inklusi keuangan ini sangat strategis dalam pemberdayaan pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan Kyai, Pengurus, Santri, dan Masyarakat sekitar Pesantren,” ungkap Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir yang disampaikan secara virtual pada kesempatan tersebut.

(Kepala Pesantren KH. Abd. hamid Wahid mendampingi Kabid Keuangan Syariah Bapak Aditya dan perwakilan KIKS Kemenko Perekonomian RI Ibu Fatmah Alatas serta Anggota DPRD Kab. Probolinggo bapak Wahid Nurrahman)

Sementara itu, Kepala Pesantren KH. Abdul Hamid Wahid pada kesempatan tersebut menyampaikan agar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pesantren serta masyarakat dapat berkolaborasi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

“kami berharap forum-forum seperti ini dapat mendorong akselarasi inklusi keuangan dan memberikan nilai tambah ekonomi untuk usaha atau bisnis yang dijalankan pesantren serta mitra usaha pesantren,” ungkap kiai Hamid.

Sebagai informasi, kegiatan edukasi dan sosialisasi tersebut juga merupakan hasil kolaborasi dengan mitra keuangan inklusif yang hadir sebagai narasumber pada kegiatan FGD antara lain dari Bulog, Jamkrindo, Bank BSI, Bank BJB, CJM Farm, dan Pertakina. Dalam kegiatan tersebut, diperoleh poin penting yaitu berupa rencana dari para mitra untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan di tengah masyarakat.

(Pihak Kemenko Perekonomian RI beserta mitra dan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid serta tamu undangan saat sesi foto bersama usai acara)

Pada kesempatan tersebut, dihadiri oleh kepala pesantren KH. Abd. Hamid Wahid, Sekretaris Pesantren H. Faizin Syamwil, Kepala Inkubasi Bisnis Pesantren H. Thahiruddin dan pimpinan lembaga serta biro juga mitra usaha pesantren di wilayah Probolinggo sebagian Jember dan Banyuwangi. Turut hadir secara langsung dari kemenko perekonomian RI Kabid. Keuangan Syariah bapak Aditya, Perwakilan KIKS Fatmah Alatas dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo bapak Wahid Nurrahman serta Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Ibu Mitroatin.

 

(Humas Infokom)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *