Pos

Mahfud MD Memaparkan 5 Nilai Syarat Negara Demokrasi dalam Islam, Bagaimana dengan Indonesia?

/0 Comments/in /by

nuruljadid.net – Prof. Dr. H, Moh. Mahfud MD bersilaturrahmi pada saat Idulfitri 1444 H sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) menyebutkan lima nilai syarat negara demokrasi pada forum silaturrahmi ulama dan umara di aula 1 Pondok Pesantren Nurul Jadid Sabtu (22/04/2023) pagi.

Menyoal negara, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana segenap rakyat ikut serta memerintah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan dan negaranya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD, salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilihan umum atau pemilu.

Di Indonesia, pemilu diselenggarakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara. Indonesia menggunakan prinsip dari demokrasi Pancasila, antara lain melindungi hak asasi manusia, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Indonesia berdasarkan praktiknya telah memenuhi syarat dan ciri sebagai negara demokratis, sehingga disebut negara demokrasi.

Mahfud MD menyampaikan lima nilai syarat yang perlu diperhatikan untuk menjadi negara demokrasi menurut konsep tujuan syari’ah (maqasid al-syari’ah) diantaranya. 1) Memelihara agama; 2) Menjaga keselamatan jiwa; 3) Menjaga hak benda dan harta orang; 4) Menjaga akal sehat; 5) Menjaga keturunan.

1) Memelihara agama (hifz al-din)

Bahwa negara atau pemerintah harus hadir untuk memastikan setiap pemeluk agama mendapatkan hak dan diberi kebebasan dalam mengekspresikan agama masing-masing selama tidak mengganggu atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Memelihara juga bisa dimaknai menjaga agama yang berarti menjaga batasan-batasan-Nya, hak-hak, perintah-perintah, serta larangan-larangan-Nya.

2) Menjaga keselamatan jiwa (hifzh al-nafs)

Poin ini merupakan salah satu kewajiban utama dalam beragama. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

3) Menjaga hak benda dan harta (hifdz al-mal)

Yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Melainkan ditafsirkan dalam makna luas termasuk hak kebendaan.

4) Menjaga akal sehat (hifz al-‘aql)

yaitu haq al-ta’lim (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

5) Menjaga keturunan (hifz al-nasl)

Nasab yaitu keturunan atau kerabat. Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Menjaga nasab bukan hanya terkait perihal pernikahan, membantu keluarga yang dalam keadaan susah atau kesulitan serta berperilaku baik dalam bermasyarakat juga bisa dikatakan menjaga nasab.

 

 

(Humas Infokom)

 

 

Mahfud MD Ajak Ulama dan Warga Pesantren Berpartisipasi dan Kawal Pemilu 2024

/0 Comments/in /by

nuruljadid.net – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. yang akrab disapa Mahfud MD mengajak para ulama dan warga pesantren termasuk pengasuh pondok pesantren berpartisipasi dan mengawal bersama pemilihan umum tahun 2024 mendatang pada forum silaturrahmi ulama dan umara di Pondok Pesantren Nurul Jadid (22/04/2023).

“Saya minta semua mari gunakan hak pilih, dalam Pemilu karena itu adalah khittah negara, khittah negara ada di pemilu,” Mahfud MD menegaskan dalam orasinya di depan para ulama dan pengasuh pesantren.

Pemilu merupakan forum silaturrahmi dan musyawarah, lanjut Mahfud MD, sebagaimana fitroh sebuah negara demokrasi. Sehingga seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan hak pilihnya untuk menyalurkan suara atas apa yang diperjuangkan.

“Pemilu, ingin memperjuangkan apa? kesejahteraan ekonomi? pilih wakil yang bisa dipercaya, pilih pemimpin baik di DPR, di daerah maupun di pemerintahan, nah itu yang akan kita lakukan di tahun 2024,” terang Mahfud yang juga pernah nyantri di pulau Madura itu.

Pemilu sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mahfud MD sudah pasti akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada November 2024 mendatang.

“Jadwal Pemilu itu ibarat kereta api, kalau sudah jalan ya jalan. Tidak bisa mundur, paling berhenti, tapi jalan lagi sampai ke tujuan,” tambah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu pada forum silaturrahmi ulama dan umara se Tapal Kuda di Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

 

 

(Humas Infokom)

 

Mahfud MD Himbau Rakyat Indonesia Bersatu dalam Perbedaan Jelang Tahun Politik 2024

/0 Comments/in /by

nuruljadid.net – Pelaksanaan salat Idulfitri kali ini, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo kedatangan tamu spesial. Pasalnya, Menkopolhukam Republik Indonesia Prof. Dr. Moh. Mahfud MD hadir selain menjadi khotib juga mengisi orasi ilmiah kebangsaan terbatas (22/04/2023) di aula 1 pesantren. Prof. Mahfud MD himbau seluruh rakyat Indonesia untuk perkuat persatuan dalam perbedaan menjelang tahun politik 2024.

“Indonesia termasuk salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia yakni 17.000 pulau, dan 5.000 diantaranya berpenghuni. Terdapat ribuan suku dan ratusan Bahasa. Kalau kita tidak bersatu maka tidak akan merdeka sebagaimana dulu kerajaan Jawa dan lain-lain. Akhirnya, setelah bersatu kita bisa merdeka,” jelasnya saat menyampaikan orasi di depan para ulama dan umara se Tapal Kuda.

Dalam sambutannya Prof. Mahfud MD menyampaikan bahwa negara Indonesia terbentuk atas berkat rahmat Allah SWT sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. Sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dijaga dan diupayakan bersama.

Secara historis, kemerdekaan Indonesia juga berkat perjuangan ulama pesantren namun setelah merdeka Indonesia dipimpin oleh kelompok non pesantren. Prof. Mahfud juga menegaskan bahwa cendekiawan pesantren perlu turut aktif mengisi kemerdekaan karena lulusan pesantren saat ini telah diakui sehingga dapat berkiprah di berbagai sektor pemerintahan.

“Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam, namun nilai-nilai sudah tertanam sejak kemerdekaan. Sehingga kita perlu bersatu dalam keberagaman. Jadi Indonesia bukan negara Islam namun Islami,” terang mantan ketua MK tersebut.

Ia juga mengatakan peran lulusan ponpes sangat dibutuhkan saat ini. Para santri bisa bekerja di pemerintahan baik di TNI, Polri dan Pemerintahan mulai dari tingkat bawah hingga atas. “Zaman dulu santri tidak bisa menjadi anggota TNI dan Polri, namun sekarang semua lulusan ponpes yang memenuhi syarat bisa berperan di seluruh lini pemerintahan,” tambahnya.

Indonesia menurut Prof. Mahfud MD merupakan negara kosmopolitan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berarti seluruh warga negara Indonesia adalah satu kesatuan dalam komunitas tunggal. Adanya negara juga untuk membangun kemajuan dan ibadah, jika tidak ada negara umat Islam tidak bisa beribadah dengan baik. Majunya pesantren saat ini juga berkat sebuah negara yang merdeka sehingga NKRI perlu kita jaga dengan segala upaya dan sistemnya.

Tak kalah penting, Prof. Mahfud MD menegaskan, masih banyak dugaan kasus korupsi di tubuh bangsa Indonesia yang perlu diberantas sebagaimana hukum yang berlaku karena selain melawan hukum, tindak pidana korupsi juga melanggar ajaran agama Islam. Maka, selain menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, Prof. Mahfud MD juga mengajak kita semua untuk bersama memberantas korupsi yang menjadi penyakit kronis negara Indonesia.

(Humas Infokom)

Menkopolhukam RI Mahfud MD Salat Idulfitri Bersama Para Masyayikh di Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo

/0 Comments/in /by

nuruljadid.net – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam -RI) Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. pagi ini Sabtu (22/04/2023) bersama para masyayikh Nurul Jadidi menunaikan salat Idul Fitri 1444 H di Masjid Jami’ Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Diketahui Menkopolhukam Prof. Mahfud MD selain salat Eid, juga mengisi khotbah dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Khotbah yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab itu menyesuaikan budaya pesantren berisikan tentang bagaimana agar umat Islam senantiasa meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini lantas menjadi momen nostalgia ketika beliau menjadi santri dulu.

(Menkopolhukam RI Prof. Dr. Mahfud MD saat menyampaikan khotbah Idulfitri di masjid Jami Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)

Salat Eid dipimpin oleh pengasuh KH. Moh. Zuhri Zaini dan diikuti oleh jajaran pemerintah dan pengurus pesantren. Usai salat dan khotbah, Kiai Zuhri memimpin pembacaan tahlil bersama. Bapak Mahfud juga berziarah ke maqbarah para muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Setelah itu, bapak Mahfud melakukan pertemuan terbatas dan memberikan orasi kebangsaan dengan para ulama dan umara se Tapal Kuda di Aula I pesantren yang berlangsung secara hybrid via Zoom Meeting.

Saat ditanya mengenai kunjungannya tersebut, bapak Mahfud menjawab bahwa dirinya murni bersilaturahmi. Tak ada bahasan tentang politik apalagi soal Pilpres 2024.

“Sejak puluhan tahun saya memang memiliki hubungan batin dengan PPNJ, sekitar 30 tahunan. Ini kunjungan biasa dalam rangka silaturahim, karena selama pandemi COVID- 19 tidak bisa berkunjung,” bapak Mahfud menuturkan.

Sementara itu, pengasuh KH. Moh. Zuhri Zaini mengamini bahwa mantan Ketua MK Republik Indonesia itu ansih dalam rangka silaturahmi karena memang bapak Mahfud merupakan sahabat lama Pondok Pesantren Nurul Jadid sejak puluhan tahun lalu.

“Beliau memang sudah berhubungan lama dengan pondok, sudah sejak tahun 1990 dan terus nyambung hingga saat ini. Kunjungannya murni sebagai sahabat,” ungkap kiai Zuhri.

Selain pengasuh, Menkopolhukam bapak Mahfud MD juga didampingi oleh kepala pesantren KH. Abd. Hamid Wahid, Plt. Bupati Probolinggo H. A. Timbul Prihanjoko, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Arm Heri Budiasto dan jajaran pemerintah kabupaten Probolinggo serta pimpinan pesantren lainnya.

(Humas Infokom)

Mendes PDTT RI Mengundang Rombongan Santri Nurul Jadid ke Kantornya di Jakarta

/0 Comments/in /by

nuruljadid.net – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia siap menyambut kunjungan rombongan santri putra dan putri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Gus Abdul Halim Iskandar dalam amanat Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Lapangan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo (22/10).

“Sebagai rasa hormat saya, dengan seizin para pengasuh dan sesuai dengan arahan para pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, saya mengundang perwakilan santri Nurul Jadid satu bis laki-laki dan satu bis perempuan untuk datang ke kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” ungkap Menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut di hadapan ribuan santri dan tamu undangan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada Pondok Pesantren Nurul Jadid yang memiliki kiprah penting dalam pembangunan bangsa khususnya di daerah melalui partisipasi para alumninya. Pak Menteri juga menyampaikan bahwa banyak alumni Nurul Jadid yang sukses dan eksis di Jakarta salah satunya Stafsus beliau.

“Nanti saya tunjukkan betapa eksisnya para alumni Nurul Jadid di Jakarta. Kalau perlu kami kumpulkan para alumni-alumni Nurul Jadid yang sukses-sukses banyak sekali di sana, termasuk salah satu staf khusus saya stafsus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namanya Akmari ternyata alumni Nurul Jadid juga” imbuh Gus Halim kepada seluruh santri Nurul Jadid yang tengah mengikuti upacara.

 

 

(Humas Infokom)